Jadi, begini ceritanya...

  Awal tahun 2014 lalu Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lewat undang-undang ini desa diberikan kewenangan yang sangat besar untuk merancang dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Kewenangan ini tentu didukung pula dengan gelontoran Dana Desa yang sangat besar. Penetrasi kegiatan di tingkat desa langsung terlihat signifikan sejak berlakunya Undang-Undang Desa. Di Papua sendiri kegiatan yang didanai Dana Desa banyak diarahkan pada bidang pembangunan fisik desa atau kampung. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat. Sebenarnya tidak ada masalah pada penerapan penggunaan Dana Desa yang berfokus pada bidang pembangunan fisik. Toh tujuan penataan desa yang termuat dalam Pasal 4 huruf f Undang-Undang Desa adalah untuk “meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat kesejahteraan umum.” Tapi pertanyaannya adalah sudahkah tujuan tersebut tercap...

Malam baru saja dimulai di Kampung Yepem, Distrik Agats, Asmat, Papua. Waktu menunjukkan sebentar lagi jam makan malam. Di rumah Mama Katarina Akbotcemen (62 tahun) kami sedang menunggu matangnya sagu bola dan ikan duri yang sedang dibakar di tungku api. Mama Fransina Joamde (54) yang sibuk menyiapkannya. Penganan yang dimasak dengan cara sangat sederhana tersebut menjadi pengisi perut kami malam itu. “Ambas akat ooo , sagu enak.” Jawaban Mama Katarina sesingkat itu saat saya tanya tentang makan malam kami yang baru saja meluncur ke lambung. Kami semua tertawa. Mama terbiasa berbicara bilingual (bahasa Asmat dan bahasa Indonesia) kepada saya yang baru mengerti arti beberapa kata dalam bahasa Asmat. Hal tersebut kadang menjadi lelucon di antara kami. Mama-mama saya di Asmat ini selalu puas melihat saya yang kebingungan mengartikan bahasa Asmat yang mereka ucapkan. Bagi masyarakat suku Asmat, sagu bukanlah sekadar makanan. Ia sudah menjadi bagian dari laku kebudayaan yang mengakar ...